DPR Restui Anggaran Kementerian ATR/BPN Ditambah Jadi Rp 14 Triliun

Menteri ATR/BPN merinci, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 5.624.592.639, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 8.015.692.376, serta program penyelenggaraan penataan ruang senilai Rp 401.034.075.

Jika usulan tersebut tidak disetujui, AHY menyebut, setidaknya anggaran tahun 2025 tak berbeda jauh seperti tahun 2023 lalu sebesar Rp 7.490.840.652.

Ia kemudian menambahkan, jika pengajuan tambahan anggaran itu tidak disetujui, maka pihaknya akan mengajukan pinjaman lunak ke Bank Dunia.

“Kami juga tengah berusaha untuk mendapat pinjaman lunak dari Bank Dunia. Kami laporkan, untuk 5 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN mendapatkan pinjaman sekitar USD 200 juta,” bebernya.

Menteri ATR/BPN itu mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah berada pada tahap negosiasi dengan Bank Dunia agar mendapatkan tambahan pinjaman.

“Kami sedang membahas mendapatkan tambahan hingga USD 600 juta. Artinya penambahan 3 kali lipat dari pinjaman lunak 5 tahun sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Tapi kami belum berani untuk menyampaikan ini di forum karena masih proses negosiasi. Berarti menanggulangi defisit atau kekurangan kebutuhan anggaran yang kami ajukan di 2025,” jelas Menteri ATR/BPN.