Saat disinggung soal calon PDIP akan berhadapan dengan calon yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hasto tidak memungkiri hal itu. Hasto Kristiyanto mencontohkan, daerah Jawa Tengah akan terjadi hal seperti itu, namun konfigurasi politik di daerah ini berbeda dengan tingkat nasional.
“Kami banyak bekerja sama dengan Gerindra, Golkar, PAN dengan PKB, tentu saja itu juga dengan Hanura, Perindo dengan PPP,” ucapnya.
Hasto melihat, sejumlah daerah memiliki keunikan dan sejarah yang berbeda dalam membangun pemerintahan. Hal itu yang menjadi perhatian PDIP, terkait ambisi maupun yang lainnya, sehingga perlu diantisipasi.
“Ya itu harus ada langkah-langkah antisipasi,” katanya.
Saat ditanya terkait adanya indikasi perpanjangan politik dinasti yang dilakukan Jokowi hingga tingkat kepala daerah, Hasto menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan baru.
Hasto secara tegas menganggap hukum tidak boleh dipakai untuk memperpanjang kekuasaan atau dinasti politik, sehingga harus disuarakan dan dikritisi.
“Itu penilaian publik dan yang dirasakan publik sebagai bentuk ketidakadilan baru. Ketika hukum dipakai sebagai alat memperpanjang kekuasaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya jangankan masyarakat, saat ini sudah terjadi, termasuk akademisi di kampus ini sudah menyuarakan secara akademis bahwa itu praktik-praktik yang tidak benar,” kata Hasto.
“Praktik autocracy legalism yang harus dikoreksi dan kita harus kembali pada spirit reformasi bahwa nepotisme, korupsi, kolusi, supremasi hukum, meritokrasi harus dikedepankan,” ujar Hasto.