Muhammad Djufryhard memberikan beberapa rekomendasi setelah melakukan kunjungan dan kajian di Tanamalia, di antaranya:
Pertama, PTVI disarankan untuk segera berdialog dengan masyarakat desa di sekitar tambang Blok Tanamalia untuk mengurangi potensi konflik. Ini termasuk mengadakan dialog terbuka dan mediasi dengan tokoh desa atau mediator independen, tanpa melibatkan aparat keamanan.
Selain itu, PTVI diharapkan membangun kemitraan dengan masyarakat melalui pemberdayaan, pendampingan, dan penguatan ekonomi, seperti membentuk koperasi desa dan meningkatkan produktivitas kebun lada.
Kedua, bagi masyarakat di 5 Desa sekitar tambang PTVI Blok Tanamalia, Djufryhard bersedia untuk bersama-sama dengan PTVI, membahas kesepahaman dan kesepakatan pengelolaan perkebunan merica yang beririsan dengan blok tambang PTVI melalui model sistem kemitraan yang dipfasilitasi oleh organisasi independen dalam tata kelola lahan perkebunan merica.
Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi dan kehidupan keluarga dengan prinsip keterbukaan, keadilan antar pihak, dan keberlanjutan konservasi alam yang lebih baik.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diminta berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat dan PTVI, guna menyelesaikan konflik pengelolaan lahan dan mendorong sistem kemitraan yang berkelanjutan.
“Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem kemitraan pengelolaan kawasan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi konflik dalam tata kelola sumber daya alam,” tambahnya.