Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali mengambil langkah penting terkait PT Freeport Indonesia (PTFI). Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pemerintah akan menambah kepemilikan saham di perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia tersebut.
Niat pemerintah tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Inaugurasi Kepengurusan GP Ansor di Istora Senayan Jakarta, Senin 27 Mei 2024.
Nantinya, kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen pada beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, total saham yang akan dikuasai pemerintah di PT Freeport menjadi sebesar 61 persen.
“Dalam pengambilalihan Freeport menuju sekarang 51 persen itu memerlukan 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam, enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, Insya Allah dalam bulan-bulan depan ini kita akan tambah lagi 10 persen jadi 61 persen,” kata Jokowi.
Dalam upaya pemerintah menambah pemilikan saham di Indonesia, Jokowi mengungkapkan masih ada pihak-pihak berupaya menakuti dengan mengatakan kondisi Papua yang bisa bergejolak kapanpun. Namun, Jokowi memakai strategi bisnis untuk mengambilalih saham di Freeport.
“Saat itu saya banyak ditakut-takuti, ‘Pak hati-hati Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, ‘Pak hati-hati Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi, ‘Pak hati-hati Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil negara. Tapi pengambilalihan tidak dengan kekuatan negara, dengan cara-cara bisnis. Tapi dapat,” pungkas Jokowi.
Dengan isu yang digaungkan, Jokowi menegaskan jika pemerintah tak gentar. Sebab, kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport akan memberikan keuntungan besar bagi negara.
Jokowi menyebut sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas negara, baik dalam bentuk royalti, PPh Badan, PPh Karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar.
“Kalau kita bicara Freeport itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah jadi milik negara kita Indonesia. Sudah jadi milik kita. Itu pengambilalihannya saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport,” tuturnya.
Menurut Jokowi, Indonesia mendapat untung besar sebab pengambilalihan saham dilakukan sebelum harga tembaga dunia naik.
“Harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga kita beli karena harga tembaga dunia sekarang naik. Artinya, kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas karena kondisi goncangan ekonomi saat itu,” kata Jokowi.
Dikatakan jika pelunasan untuk mengambilalih saham Freeport akan selesai pada tahun ini.
Sinyal upaya pemerintah mengusai 61% saham Freeport Indonesia sebelumnya sudah diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Saat itu, Bahlil mengutarakan rencana pemerintah terkait operasional Freeport Indonesia, di antaranya perpanjangan izin operasi dan penambahan saham sebesar 10%.
Bahlil Lahadalia mengatakan, penambahan kepemilikan saham 10% menjadi 61% jadi salah satu upaya strategis. Setelah itu, izin usaha pertambangan (IUP) PTFI selama 20 tahun hingga 2061 mendatang.
Alasan Porsi Saham Perlu Ditambah
Dia mengungkap alasan perlunya penguasaan 61% saham di Freeport Indonesia. Langkah itu disinyalir bisa menyejahterakan masyarakat. Di satu sisi, akan membuka lapangan kerja baru dan memberikan manfaat lebih besar ke kantong Indonesia.
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” ucap Bahlil dalam Kuliah Umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, dikutip Jumat (3/5/2024).
“Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” imbuhnya.
Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas, apalagi Freeport Indonesia saat ini merupakan aset negara.
Dia mengisahkan hingga 2018 lalu, saham Freeport Indonesia yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum bertambah jadi 51,23% pasca divestasi saham pada September 2018 lalu.
Penambahan saham itu dilakukan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum yang membayar sebagian saham PTFI sebesar USD 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.
Bahlil menjelaskan, saat ini saham Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir USD 4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun,” urainya.