Menteri Bahlil Jamin Ormas Keagamaan Tak Rugi Garap Tambang Batu Bara

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah pemberian konsesi tambang ke Nahdlatul Ulama (NU) sebagai janji politik. Menurut dia, kontestasi politik dalam pemilihan presiden (pilpres) sudah selesai.

“Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik,” tegas Bahlil di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Dia mengatakan, awalnya diprotes banyak pihak karena memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada para orang-orang kaya saja. Namun, dia heran masih dipandang kurang baik ketika ingin memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan.

“Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi Kepala BKPM saya diprotes habis-habisan, kenapa IUP hanya di kasih kepada konglo-konglo, IUP hanya dikasih asing. Sekaeang kita mau kasih ke ormas keagamaan ribut pula maunya apa sebenarnya? Politik sudah selesai kok, pak Prabowo udah menang 58 persen, enggak ada itu urusannya sama politik,” bebernya.

Dia menegaskan, aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak hanya memberikan IUPK kepada NU. Tapi, mengatur pemberian kepada ormas keagamaan lain.

“Saya juga harus bijak ke saudara-saudara kita, semua agama di republik ini mempunyai hak yang sama yang telah diakui jadi enggak boleh ada diskriminasi harus sama secara proporsional,” katanya.

Dia kembali menegaskan pemberian IUPK ke NU tidak ada kaitannya dengan hutang politik dalam pilpres 2024. Menurut dia, kontestasi politik sudah selesai dan sudah mendekati pelantikan pemerintahan selanjutnya.

“Enggak ada itu urusannya sama politik, pilpres udah selesai kok, sudah mau pelantikan kabinet baru, apa urusannya? Kalau dulu sebelum kita pilpres baru kita kasih mungkin orang kait-kaitkan masuk akal. Ini sudah selesai kok, ya. Enggak ada hutang politik,” pungkasnya.